Muna, OborSejahtera.com -Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menuai gelombang penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Raha. Sejumlah kader HMI menggelar aksi di beberapa titik dalam kota Raha seperti persimpangan depan Polsek Katobu, Polres Muna, Pelabuhan Raha dan berakhir di kantor DPRD Kabupaten Muna.
“Kenaikan harga BBM telah memicu naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Hal ini telah menyebabkan masyarakat kecil khususnya yang berpenghasilan rendah menjerit. Tidak hanya kebutuhan pokok, tarif transportasi umum baik darat maupun laut ikut melonjak. Coba bayangkan saudara-saudara, tarif transportasi seperti halnya kapal cepat naik hingga 25%. Padahal itu keputusan sepihak karena belum ada keputusan yang dikeluarkan Gubernur Sultra,”teriak salah seorang orator.
Selain kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan tarif transportasi, massa aksi juga menyayangkan masih adanya tindak percaloan BBM. Untuk itu massa meminta pemerintah Kabupaten Muna khususnya Polres Muna agar menindak secara tegas para calo BBM yang tidak berlaku tertib.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Muna melalui Wakapolres Muna Anggi Anpoliki Siahaan menyampaikan akan berusaha menertibkan para calo. “Jika melihat ada calo pengisian jerigen atau tangki rakitan, segera laporkan biar kami menindak mereka,”ungkapnya.
Sementara menanggapi kenaikan tarif sejumlah alat transportasi umum khususnya kapal cepat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muna menjelaskan, tarif kapal cepat di tentukan oleh provinsi. “Kami hanya mengikuti apa yang di sampaikan oleh provinsi, kami tidak berhak untuk menaikkan tarif tiket. Jadi, kalau mau komplain pada pihak pemerintah provinsi,”jelasnya.
Usai menggelar aksi di kantor Syahbandar dan Polres Muna, massa HMI kemudian bergerak menuju kantor DPRD Muna. Menanggapi tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Muna La Irwan menyatakan, pihak DPRD Muna akan segera melakukan rapat internal. “Kami akan rapat internal terkait langkah- langkah yang akan diputuskan. Untuk masalah harga tiket, kami akan bersurat di provinsi, atau tidak kami akan mengundang pihak perusahaan kapal terkait kenaikan harga tiket yang di lakukan secara sepihak,”pungkasnya.(FAN)
