JAKARTA, OborSejahtera.com – Dalam Rangka Percepatan Implentasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara menggelar Bimtek SAKIP dan RB bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
Mengambil tempat di Hotel Sparks Life, Kota Jakarta Barat, Bupati Buton Utara (Butur) Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis SAKIP dan RB Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023, Senin (19/6/2023).
Kegiatan Bimtek SAKIP dan RB ini dihadiri secara langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, bersama Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RBKUNWAS III, Andi Rahadian, SH., L.LM serta turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati Buton Utara menyampaikan bahwa penerapan SAKIP dan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara saat ini telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
Hal ini terlihat dari adanya peningkatan nilai SAKIP dan RB selama lima tahun terakhir, dimana nilai SAKIP tahun 2017 berada pada kategori C dan selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2022 langsung naik pada kategori B dengan nilai 65.66 sedangkan indeks RB saat ini masih pada kategori CC dengan nilai 57.67.
“Kegiatan pendampingan ini merupakan wujud keseriusan dan komitmen pemerintah kabupaten buton utara untuk membangun SAKIP dan RB yang baik dan berkualitas,” ujar Bupati Butur.
Dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Bagian Organisasi serta Dinas Kominfo dan Persandian mulai membangun aplikasi E-SAKIP bekerja sama dengan Smart ID yang merupakan salah satu persyaratan wajib agar nilai SAKIP dapat lebih meningkat menjadi BB ataupun A.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Buton Utara berharap kepada seluruh peserta Bimtek, kiranya dapat mengikuti kegiatan ini secara serius dan fokus agar dapat menghasilkan komitmen dan kesamaan pemahaman sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB dalam sambutannya menjelaskan bahwa saat ini sistem penyelenggaraan pemerintah daerah hanya memfokuskan pada terlaksananya suatu program atau kegiatan, sementara belum sepenuhnya memperhatikan hasil (outcome) yang ingin dicapai.
Pada pengimplementasiaan SAKIP dan RB instansi pemerintah harusnya fokus pada kinerja yang berorientasi pada hasil (result oriented) bukan lagi output.
“Artinya pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, manfaat pada masyarakat khususnya meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, efektifitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan,” jelas Erwan Agus.
Dikatakan Erwan, sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:
- Kelembagaan/ organisasi(tepat fungsi dan tepat ukuran);
- Budaya kerja organisasi(birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
- Ketatalaksanaan(sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, edektif, efisien, terukur dan sasuai prinsip-prinsip Good Governance);
- Regulasi dan deregulasi birokrasi (regulasi yang tertib, tidak tumpah tindih berjalan secara kondusif);
- Sumber daya manusia(memiliki integritas, kompeten, profesional, produktif, sejahtera menuju terciptanya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
Untuk diketahui jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kali ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para ASN perencana setiap OPD lingkup Kabupaten Buton Utara.(*rn)
