HUKUM
-
IPPM Desak KPK Usut Penyimpangan Proyek Pengaman Pantai Raha Rp28 Miliar dan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Jakarta, OborSejahtera.com — Ikatan Pemuda dan Pelajar Muna (IPPM) kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk melengkapi laporan dugaan penyimpangan…
Baca Selengkapnya -
Kajati Sultra Tegaskan Sanksi Satgas PKH bagi Perusahaan Tambang Bersifat Administratif, Bukan Pidana
Kendari, OborSejahtera.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara melalui Satuan Tugas Penataan Kelola Hutan (Satgas PKH) memberikan klarifikasi terkait mekanisme…
Baca Selengkapnya -
Ampuh Sultra Resmi Laporkan PT. TRK ke Ditjen Binwasnaker, Dugaan Pelanggaran K3 Hingga Sebabkan Kematian
Jakarta, OborSejahtera.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) ke Direktorat…
Baca Selengkapnya -
Ampuh Sultra Desak APH Tangkap Owner Saraskin Kendari, Diduga Masih Edarkan Produk Kosmetik Pasca Putusan PN
Kendari, OborSejahtera.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap owner Saraskin…
Baca Selengkapnya -
IPPM Geruduk KPK, Desak Pemeriksaan RB, Kepala Satker BWS IV dan Direktur PT PJP atas Dugaan Suap Proyek Pengaman Pantai Raha
Jakarta, OborSejahtera.com — Puluhan massa dari Ikatan Pemuda dan Pelajar Muna (IPPM) kembali mengerumuni Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi…
Baca Selengkapnya -
Duet Maut Birokrasi, BPN vs PN Kendari Terbitkan Dua Surat Kontra Pecundangi Putusan Inkrah Tapak Kuda
Ketika tinta di atas kertas bisa mengubah nasib lahan, dan ketika kebenaran harus berjuang melawan kekuasaan administratif.” Kendari, OborSejahtera.com – Supremasi…
Baca Selengkapnya -
IPPM Desak Penegakan Hukum atas Dugaan Penyimpangan Proyek Pengaman Pantai Raha
Kendari, OborSejahtera.com — Ikatan Pemuda dan Pelajar Muna (IPPM) resmi melayangkan laporan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari dan…
Baca Selengkapnya -
Ayo Belajar Bagi Yang Belum Paham Kasus Tapak Kuda
I. Pernyataan Inti (Thesis) KOPPERSON tidak kehilangan hak keperdataannya atas objek HGU. Berakhirnya jangka waktu HGU pada tahun 1999 terjadi…
Baca Selengkapnya -
Jadwal Konstatering Lahan Tapak Kuda Ditetapkan 30 Oktober
Kendari, OborSejahtera.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Relawan Keadilan kembali mendatangi Pengadilan Negeri Kendari untuk meminta jadwal ulang konstatering…
Baca Selengkapnya -
Gelar Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kuasa Khusus Kopperson Pastikan Eksekusi Lahan Tapak Kuda Akan Terlaksana
Kendari, OborSejahtera.com – Proses tahapan eksekusi lahan sengketa milik Kopperson yang sempat tertunda akan dijadwalkan ulang setelah pergantian Ketua Pengadilan…
Baca Selengkapnya