Ikuti Rakornas Investasi Tahun 2023, Bupati Ruksamin Tegas Suarakan Keberlanjutan SDA dan Lingkungan Hidup
Jakarta, OborSejahter.com – Kemudahan perizinan dalam berinvestasi harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat oleh pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.
Hal ini diungkapkan secara tegas oleh bupati Konawe Utara, H. Ruksamin dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2023, bertempat di Balai Kartini Jakarta, Kamis (07/12/2023).
Rakornas yang digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusung tema “Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”, dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, ditandai dengan pemutaran kunci.
Turut hadir mendampingi presiden Jokowi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erik Tohir, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Siapa yang tidak kenal Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kabupaten dengan sumber daya alam melimpah di Tenggara Pulau Sulawesi itu, kini menjadi primadona utama para investor. Bukan tanpa alasan, kabupaten berpenduduk 76.467 jiwa itu merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia.
Meski begitu, Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara tidak ingin ceroboh dalam pengawasan aktivitas tambang nikel di wilayahnya. Secara tegas Dia mengatakan perlu adanya pengawasan ketat bagi para pelaku tambang di Konawe Utara dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten berjuluk Lipu Oheo ini.
Dalam sesi diskusi, Ruksamin mengungkapkan komitmennya untuk mempermudah perizinan investasi namun perlu dibarengi pengawasan ketat oleh pemerintah daerah, agar keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah dapat terjaga dengan baik sesuai dengan tema Rakornas yang diusung,”Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”.
“Bahwa dalam proses perizinan sekarang sudah tidak diragukan lagi, dengan berbagai inovasi semua lembaga atau kementrian dan pemerintah daerah berupaya mempercepat penerbitan Izin dalam mempermudah Investasi,” tegas Ruksamin.
“Namun harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Mau berapapun hektar atau berapapun ton yang diberikan RKAB kepada perusahaan (khusus dibidang pertambangan), jangan dikeluarkan dulu untuk tahun depannya sebelum lokasi yang sudah ditambang direklamasi yang tentunya dengan melibatkan pemerintah daerah,” tambahnya.
Dia juga mengatakan, jika perlu beri tanggung jawab untuk melakukan Reklamasi daerah pasca tambang.
“Insya Allah jika ini yang dilakukan maka Target Produksi Nikel bisa tercapai, masyarakat bisa sejahtera daerah pun dalam hal ini alam terjaga,” timpalnya.
Selain Bupati Konawe Utara, Rakornas itu juga diikuti lima kepala daerah dari Provinsi Sulawesi Tenggara, serta 240 bupati dan walikota daerah padat investasi se-Indonesia.
Kehadiran bupati Ruksamin di antara sejumlah menteri, gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia dalam Rakornas ini menandakan pengakuan terhadap kontribusi Konawe Utara dalam memajukan ekonomi nasional serta menandai peran penting Konawe Utara dalam peta investasi nasional.
Sebagai pemimpin yang visioner, Ruksamin berhasil memperkuat citra Konawe Utara sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Tentunya didukung dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah seperti cadangan nikel yang cukup besar di Wilayah Konawe Utara, terlebih saat ini, Konawe Utara telah ditetapkan sebagai Pusat Strategi Nasional (PSN) oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk memberikan kemudahan kepada investor serta mendorong investasi di wilayah masing-masing. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2024 berkisar 5,1 – 5,7 persen, dan realisasi investasi sebesar 1650 Triliun.
Sementara itu, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, realisasi investasi pada tahun 2023 telah mencapai Rp1.207 triliun dan mayoritas masuk ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kementerian Investasi saat ini telah mampu menyerap 52%-53% investasi asing atau penanaman modal asing (PMA).
“Jauh lebih banyak dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang porsinya sekitar 47%,” terang Bahlil.
Diketahui, Rakornas ini diisi dengan pemaparan materi oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju dilanjutkan panel diskusi oleh peserta Rakornas.
Adapun materi yang dipaparkan yakni, Pembangunan Ekosistem Investasi Mengantisipasi Mega-Trend Dunia 2024 oleh Menteri BKPM, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Peningkatan Investasi di Daerah oleh Mendagri dan Peta Jalan Upaya Percepatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah oleh Menteri ATR/BPN.
Turut hadir mendampingi Bupati Ruksamin, Kadis PTSP Konut Sofyan, Kadis Kominfo Konut Abdollah, dan Kabag Prokopi Sutriawan.(*rn)
