Kendari, OborSejahtera.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021 secara virtual, bertempat di Aula Merah Putih Rumah jabatan Gubernur Sultra, Rabu (25/8/2021).
Rapat dengan tema ‘Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan’ ini dibuka oleh Presiden Jiko Widodo dan diikuti oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Diawal acara, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dan beberapa arahan kepada seluruh peserta rapat dari Istana Negara.
“Kita wajib bersyukur meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian, perekonomian negara kita makin membaik. Alhamdulillah di kwartal kedua 2021 ekonomi kita tumbuh 7.07% year on year dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52%. Angka Inflasi ini jauh dibawah target Inflasi 2021 yaitu 3% dengan indikasi turunnya daya beli masyarakat, pembatasan aktifitas dan mobilitas,” ungkap Presiden Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa di kwartal ketiga tahun 2021 harus waspada dan tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Penyebaran Covid-19 harus bisa dikendalikan dan masyarakat yang rentan harus dilindungi.
Presiden Jokowi dalam rapat ini menekankan tiga arahan utama terhadap Tim Pengendalian Inflasi baik tingkat Provinsi (TPIP) maupun Kabupaten/Kota (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi yang mencapai 1,52% year on year.
Pertama, Jokowi meminta TPIP maupun TPID untuk menjaga ketersediaan stock dan stabilitas harga bahan pokok untuk rakyat. Secara tegas Jokowi mengarahkan untuk segera menyelesaikan hambatan yang mengganggu jalannya perekonomian.
“Tiap kota harus cek lihat lapangan, apakah ada kendala produksi atau apakah kendala dsitribusi. Jika ditemukan kendala dilapangan harus diselesaikan langsung dilapangan,” tegas Jokowi.
Kedua, Jokowi menginginkan agar TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi saja tetapi harus proaktif mendorong sektor ekonomi khususnya disektor pertanian, kelautan dan UMKM.
“TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi saja tetapi harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif serta membantu meningkatkan produktifitas petani dan nelayan dan mendorong produktifitas UMKM agar dapat bertahan dan naik kelas,” katanya.
Ketiga, Jokowi meminta agar momentum pandemi Covid-19 dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian baik untuk pasar lokal, nasional, maupun ekspor.
“Kita harus bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah disektor pertanian, karena ditengah pandemi sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja,” ujar Jokowi.
Di kwartal pertama sektor pertanian mampu tumbuh positif 2,95%, kwartal kedua juga tumbuh positif. Jokowi yakin di kwartal ketiga bisa tumbuh lebih baik lagi, karena potensi pasar sangat besar baik dalam negeri maupun untuk ekspor keluar.
“Pada semester pertama 2021 (Januari–Juni) ekspor sektor pertanian mencapai Rp.282Triliun atau 1.95M USD naik 14,05% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp.247Triliun atau 1.71M USD,” terang Presiden.
Jokowi meminta agar produk produk komoditas porang dan sarang burung wallet serta produk holtikultura lainnya dapat ditingkatkan. Komoditas porang didorong agar dapat menghasilkan barang jadi berupa kosmetik atau bahan makanan lainnya.
“Kita harus serius menggarapnya bukan hanya menambah nilai untuk petani dan kesejahteraannya tetapi juga memiliki konstribusi besar yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Semua harus serius disiapkan dari hulu sampai hilir. Khusus pada permodalan petani perlu diperkuat dan produktifitas dikembangkan,” ungkap Jokowi.
Dikatakan Jokowi bahwa Badan Usaha Petani atau Koperasi Petani perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan serta diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan industri BUMN agar dipermudah dan disederhanakan akses pinjaman pembiyaan.
Selanjutnya pada pembiayaan, pemerintah akan mempercepat penyalurah Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama khusus KUR pertanian tahun 2021 sebesar Rp.70T dari total KUR Rp.253T.
Sumber : Dinas Kominfo Sultra
Editor : Rabiah
