Muna, OborSejahtera.com – Menyikapi isu nasional yang berkembang di kalangan masyarakat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Raha menggelar aksi unjuk rasa (unras) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Muna, provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (11/4/2022)
Aksi damai yang dimotori HMI cabang Raha melibatkan PMII cabang Muna, serta pengurus Badan Eksekurif Mahasiswa (BEM) Politeknik dan Kesehatan (Poltekes) Karya Persada Muna yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kabupaten Muna ini mendesak DPRD Kab. Muna untuk bersikap tegas serta ikut menyuarakan dan menyampaikan poin tuntutan masyarakat kepada Pemerintah Pusat baik secara langsung ataupun tidak langsung.
“Tidak bisa dinafikkan, sejak negara ini lahir hingga saat ini Indonesia sudah memiliki banyak masalah. Namun yang mengejutkan, para elit politik kita ternyata masih saja menemukan cara untuk menciptakan segudang masalah baru. Masalah ini muncul dari para elit politik dan wakil rakyat yang menduduki kursi kekuasan di negeri ini. Sebab, sederet wacana dan kebijakan yang diambil ternyata menimbulkan masalah,” tulis mirap dalam pernyataan sikap yang disebarkan disela kegiatan demonstrasi.
Ia mengatakan, munculnya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode merupakan sikap yang sangat memprihatinkan, sebab masih banyak wacana strategis yang bisa dibahas di ruang publik dalam rangka menyempurnakan sistem ketatanegaraan.
“Disisi lain, perkara minyak goreng masih menjadi momok yang menghantui negeri ini. Padahal masalah ini sudah berlarut sejak Oktober tahun lalu. Tersangka yang diduga mafia minyak goreng pun, tak kunjung diungkap ke publik. Kemudian dari sisi kebijakan, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi meningkatkan inflasi sejak Januari 2022,” jelasnya.
Kebijakan tersebut diantaranya, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax dan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen per tanggal 1 April 2022. Tentunya potensi peningkatan inflasi yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah masuk masa pemulihan, sehingga berimbas kepada masyarakat kecil yang makin menjerit.
“Para elit politik harus bertanggungjawab atas polemik yang mencuat ke publik saat ini. Pemerintah yang seharusnya menjadi instrumen memperjuangkan nasib rakyat, kini malah mencekik rakyatnya sendiri dengan berbagai kebijakan dan wacana-wacana yang menyesatkan. Seolah-olah tidak melihat secara objektif kebutuhan ditengah masyarakat,” kata orang nomor satu di HMI cabang Raha saat menyampaikan orasinya dengan lantang.
Maka dari itu, kata mirap, HMI sebagai wakil mahasiswa dan masyarakat Indonesia merasa resah dengan sikap para elit politik saat ini. Sehingga Memutuskan bahwa hari ini, mengorganisir diri turun ke jalan menyampaikan aspirasi agar pihak DPRD kabupaten Muna dapat meneruskannya ke pemerintah pusat.
Adapun tuntutanya, mendesak dan menuntut Persiden Jokowi bersikap tegas memberikan pernyataan untuk menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 Periode, karena sangat jelas menghianati konsitusi negara.
“Kami pun Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja Menteri terkait yang dianggap meresahkan Masyarakat,” jelasnya.
Lalu, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menurunkan harga BBM jenis pertamax dan menjamin ketersediaan BBM yang dibutuhkan masyarakat, serta membatalkan kenaikan PPN, karena dianggap akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.
Sebagai bentuk kepedulian atas aspirasi mahasiswa dan masyarakat, HMI mendesak kepada DPRD Kabupaten Muna untuk ikut menyuarakan dan menyampaikan poin tuntutan kepada Pemerintah Pusat baik secara langsung maupun melalui media massa manapun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD kabupaten Muna, Muhammad Natsir Ido, didampingi wakil ketua komisi 1 DPRD Muna, Zahrir Baitul, serta perwakilan komisi 2 dan 3, mengatakan siap menyampaikan apa yang menjadi aspirasi para Mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Setelah ini akan lansung kami buatkan surat perihal ini, lalu kemudian diteruskan ke DPR RI, agar tuntutan adik-adik diketahui dan menjadi bahan pertimbangan. Sebab, DPRD kabupaten hanya bisa memfasilitasi agar tuntutan ini sampai ke pemerintah pusat, untuk yang menentukan kebijakan adalah DPR RI, karena ini persoalan isu nasional, kalau persoalan isu daerah, akan dapat lansung dilihat hasilnya di kabupaten,” jelas Nasir ido.(toni)
