Kantor BPOM Kendari Didemo, Kuasa Hukum Korban: Jangan Seenaknya Menyita, Mana Izinmu Dari Pengadilan?
KENDARI, OborSejahtera.com – Diduga langgar prosedur pengawasan, ratusan warga Kota Kendari melakukan aksi demonstrasi di Kantor Balai Pengawas, Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang terletak di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, Kamis (15/6/2023).
Aksi ratusan warga ini menuntut agar BPOM Kendari tidak sewenang-wenang dan non prosedural dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya.
Aksi diwarnai ketegangan dengan massa yang coba menyegel kantor BPOM Kendari, akan tetapi berhasil ditenangkan oleh aparat kepolisian yang berjaga.
Massa aksi ditemui langsung oleh Kepala BPOM Kendari, Riyanto dan dikawal oleh kepolisian.
Kuasa hukum korban penyitaan BPOM, Dr. (Hc) Supriadi, SH.,MH, Ph.D yang diwawancarai oleh tim media di lapangan mengatakan, kedatangan mereka ke Kantor BPOM Kendari dalam rangka memprotes langkah tidak (non) prosedural oleh BPOM Kendari dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya.
“Kita cuman mempertegas dan minta kepastian hukum saja bagi pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Provinsi Sultra, dalam hal ini tindakan BPOM Kendari karena jabatannya, didalam surat tugasnya itu, dijelaskan disitu bahwa mereka ini melakukan intensifikasi, baru pemeriksaan,” jelasnya.
Lanjutnya, kalau bicara pemeriksaan, dia (BPOM) baru disitu melakukan pembinaan (teguran), dalam hal ini, ketika ada produk kalian (BPOM) tidak paham ini berbahaya atau tidak, jangan dilakukan dan lain sebagainya.
“Terus lakukan teguran, tiga kali berturut-turut tidak diindahkan, baru dilakukan penyitaan dan pemusnahan,” terangnya.
Menurutnya, penyitaan dan pemusnahan, tegas diatur dalam KUHP, didalam pasal 7 ayat (2) harus ada izin dari Ketua Pengadilan, kemudian pasal 1 ayat (17) jelas dikatakan harus berkoordinasi dengan pihak Polri, kan seperti itu. Harus berkoordinasi dengan pihak Polri.
“Nah, pertanyaannya sekarang, proses penyitaan bahkan sampai pemusnahan yang dilakukan BPOM belum tahu ini kandungan berbahaya atau tidak?. Yang kedua, kenapa tidak berkoordinasi dengan rekan-rekan Polda, dan mana izinnya dari Pengadilan?,” tanyanya.
Kuasa Hukum Supriadi menganggap proses penyitaan barang sampai pemusnahan non prosedural. Karena dia (BPOM) non prosedural, makanya dilaporkan balik ke kepolisian dengan dugaan perampasan, termasuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.
“Barang bukti yang saya dapatkan jelas dan akurat, tidak mungkin saya lakukan tindakan hukum tanpa dasar hukum dan ini harus ditindaki. Takutnya saya, rekan-rekan pengusaha lokal yang ada di Sultra diperlambat sama, kasihan kita ini pengusaha-pengusaha kecil, modal kecil, tidak tahu produk mereka berbahaya atau tidak, langsung seenaknya disita. Seenaknya disita, sama saja mematikan pengusaha lokal yang ada di Sultra, jelas bertentangan dengan UUD di pasal 23 ayat (2) bahwa setiap warga negara Indonesia menerima dan mendapatkan pekerjaan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPOM Kendari, Riyanto saat menemui massa yang mengelar aksi unjuk rasa ini menyampaikan maaf bila ada yang kurang sesuai dalam proses pengawasan BPOM terhadap produk di Sultra dan berjanji akan mengevaluasi dan memeriksa kinerja petugasnya di lapangan.
“Saya sampaikan permintaan maaf, yang sudah kami periksa misalnya, ada yang kurang sesuai. Kemudian, petugas kami akan kami evaluasi dan kita periksa dengan kinerjanya di lapangan. Saya kira sangat jelas, terima kasih sudah datang di Kantor BPOM Kendari,” pintanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, BPOM Kendari telah melakukan pemeriksaan dan beberapa yang diperiksa dari data BPOM Kendari, ada beberapa yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).(*rn)
