Kendari, OborSejahtera.com – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemda se-Sulawesi Tenggara dalam mendorong optimalisasi distribusi vaksin dan insentif nakes untuk penanganan Covid-19.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Sultra Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE. M.Si mewakili gubernur Sulawesi Tenggara, membahas progres terkait kebijakan vaksinasi dan insentif nakes dalam penanganan Covid-19, dilaksanakan secara daring, Kamis (29/7/2021).
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK-RI, Niken Ariati menggatakan alasan KPK fokus pada sektor kesehatan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, juga melibatkan jumlah anggaran kesehatan, yang besarannya berpotensi menjadi penyimpangan di sektor kesehatan publik.
“Anggaran puluhan triliun untuk pengadaan vaksin, diharapkan terdistribusi merata ke daerah. Vaksin tersebut efektif untuk membantu percepatan penanganan pandemi,” ujar Niken Ariati melalui kanal Zoom.
Niken Ariati juga meminta agar Pemda tidak perlu mencadangkan vaksin untuk penyelenggaraan vaksinasi kedua. Pemda dapat segera melakukan update pada aplikasi, sehingga Pemerintah Pusat bisa mengalokasikan dan mengirimkan kebutuhan vaksin ke daerah.
Pemerintah Pusat sangat tergantung pada feeding data dari daerah. Untuk itu, data yang diberikan harus cepat dan akurat. Kemudian, terkait regulasi, KPK berharap dari inspektorat bantuan monitoring agar dipercepat penyelesaiannya.
“Terutama, agar hak-hak seperti insentif tenaga kesehatan dapat segera diproses pencairannya, agar tidak terlalu lama menunggu,” kata Niken Ariati.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Sultra Nur Endang Abbas, mengatakan, sebenarnya antusiasme Dinas Kesehatan, Pemda, dan masyarakat untuk vaksinasi sangat tinggi. Tetapi, masalahnya, ada pada ketersedian vaksin, dan masalah seperti ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sultra.
Terkait penyaluran insentif tenaga kesehatan, sesuai intruksi gubernur, Bank Sultra, sebagai otoritas bank milik daerah, diminta buka sampai malam agar insentif tenaga kesehatan dapat segera dibayarkan.
“Kami juga terkendala ketersediaan alat tes Covid-19, terutama Polymerase Chain Reaction (PCR). Untuk semua kabupaten/kota. Intinya, kebutuhan persyaratan administrasi tidak didukung dengan ketersediaan alat tes,” ujar Nur Endang Abbas.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil mendatangkan alat PCR dari perusahaan farmasi asal Swiss, Roche. Alat asal Swiss tersebut telah tiba di Indonesia pada Selasa 7 April 2021, tiga bulan yang lalu.
Alat PCR mempunyai tingkat akurasi yang jauh lebih presisi untuk mendeteksi virus Covid-19 daripada rapid test. Terdapat RNA Extractor Automatic dengan total kapasitas 1.000 spesimen per hari yang sudah berada di Indonesia.
Beberapa jenis alat tes asal Swiss itu. Pertama adalah Magnapure 96, kemudian Lightcycle 480, dan Lightcycle 96. Tambahan alat PCR yang didatangkan itu diharapkan dapat membantu percepatan pendataan masyarakat yang positif terpapar Covid-19. Pendistribusian alat-alat ini menunggu kebijakan Mendagri.
Dikatakan pula, pemerintah Sulawesi Tenggara saat ini juga mengalami kekurangan ventilator, dimana diketahui varian Covid-19 sekarang sangat cepat mengalami mutasi. Ventilator di rumah sakit rujukan RSU Provinsi Sulawesi Tenggara hanya berjumlah enam.
Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator sering kali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup.
“Dua ventilator sering rusak, sehingga ventilator yang masih berfungsi baik hanya empat,” jelas Nur Endang Abbas.
Ditambahkan, bahwa dari 17 pemda di Prov. Sultra, realisasi vaksin baru mencapai 17,76 persen untuk dosis pertama, dan 7,14 persen untuk dosis kedua.
“Realisasi vaksin dosis pertama paling rendah terdata di wilayah Buton Selatan, yakni 9,43 persen. Sedangkan realisasi vaksin dosis kedua paling rendah terdata di wilayah Buton Tengah yakni 3,27 persen,” tambahnya.
Diinformasikan, bahwa di Sulawesi Tenggara sebanyak 75.176 petugas publik, dari jumlah total 247.006 orang, sudah divaksinasi Covid-19.
“Penyuntikan dosis pertama sudah diberikan kepada 75.176 orang atau 30,43 persen dari sasaran,” kata dr. La Ode Rabiul Awal.
Progres vaksinasi dosis satu petugas publik di Sultra di antaranya Kota Kendari 21.173 dari 37.810 sasaran, Baubau 6.115 dari 15.942 sasaran, Kabupaten Konawe 4.156 dari 23.548 sasaran, Konawe Selatan 7.323 dari 27.739 sasaran, Konawe Utara 5.185 dari 5.835 sasaran, Konawe Kepulauan 485 dari 3.045 sasaran, Kolaka 8.377 dari 19.131 sasaran, Kolaka Utara 4.058 dari 14.194 sasaran, Kolaka Timur 2.400 dari 18.398 sasaran.
Kabupaten Bombana 2.983 dari 17.067 sasaran, Buton 1.784 dari 8.870 sasaran, Buton Utara 753 dari 5.652 sasaran, Buton Tengah 1.927 dari 7.765 sasaran, Buton Selatan 1.829 dari 7.124 sasaran, Muna 3.319 dari 18.933 sasaran, Muna Barat 1.803 dari 6.955 sasaran, dan Kabupaten Wakatobi 1.497 dari 8.998 sasaran.
Sedangkan, progres vaksinasi dosis kedua yaitu Kota Kendari 10.122 orang, Baubau (3.073), Kabupaten Konawe (2.509), Konawe Selatan (3.001), Konawe Utara (1.177), Konawe Kepulauan (239), Kolaka (6.188), Kolaka Utara (2.619), dan Kolaka Timur (1.002).
Kabupaten Bombana 2.174 orang, Buton (1.082), Buton Utara (573), Buton Tengah (1.071), Buton Selatan (1.240), Muna (1.314), Muna Barat (292), dan Wakatobi (932).
Ini dilakukan pemerintah untuk terus mengejar target realisasi vaksinasi Covid-19 hingga satu juta dosis per hari. Presiden Joko Widodo pun meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan terhadap target pemberian satu juta vaksin per hari mulai bulan Juli 2021.(*ema)
