Tingkatkan Peran Duafe, DP3APPKB Sultra Kolaborasi Dengan Kemetrian PPA-RI Gelar Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak

Kendari, OborSejahtera.com – Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Penguatan Peran Keluarga Dan Partisipasi Anak Dalam Proses Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” bertempat di Hotel Horison kota Kendari, Kamis (03/9/2026).

Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjend (Purn) TNI Andi Sumangerukka, yang diwakilkan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Drs. Rony Yakob, M.Si serta diikuti oleh 80 orang yang terdiri dari instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov. Sultra, DP3A Kabupaten/Kota, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Forum Anak Prov Sultra.

Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan oleh Asisten III Setda Prov. Sultra, Rony Yakob mengatakan bahwa pemerintah Prov. Sultra telah menetapkan visi Terwujudnya Sulawesi Tenggara maju, menuju masyarakat aman, sejahtera dan religius, memiliki keterkaitan sangat erat dengan agenda pemenuhan hak dan perlindungan anak.

“Mewujudkan Sultra maju dan sejahtera berarti memastikan bahwa setiap anak di daerah ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan,” ucap Rony.

Pemenuhan hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isu strategis pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan jumlah anak yang mencapai hampir sepertiga penduduk, maka upaya mewujudkan Provinsi Layak Anak bukanlah sebuah pilihan kebijakan namun merupakan kebutuhan strategis pembangunan daerah.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh anak Sulawesi Tenggara, baik laki-laki maupun perempuan, di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir maupun kepulauan memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,” ungkapnya.

Ditambahkan Rony bahwa mewujudkan Provinsi Layak Anak bukan hanya tentang membangun fasilitas yang ramah anak, tetapi tentang membangun komitmen, kepedulian dan keberpihakan kita terhadap anak-anak Sulawesi Tenggara.

“Mari kita bersama-sama membangun Sultra yang tidak saja maju secara ekonomi tetapi juga maju dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak. Karena anak bukan sekedar masa depan, anak adalah bagian dari masa kini yang harus kita dengarkan, kita lindungi dan kita tumbuhkan,” ajak Rony.

Diakhir sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka berharap agar kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Prov. Sultra.

“Selamat mengikuti kegiatan, semoga sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Dari keluarga yang kuat lahir anak yang hebat, dari anak yang hebat lahir generasi yang unggul dan dari generasi yang unggul lahirlah Sulawesi Tenggara yang maju,” ujar Rony.

Sementara itu, JF Perencana Ahli Madya Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Muhamad Soleh mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik dilaksanakan karena banyak peran dalam keluarga yang belum berfungsi secara baik.

“Kegiatan ini sangat baik dilaksanakan, karena ternyata banyak sekali peran-peran dalam keluarga dan peran anak masih belum berfungsi secara baik. Tentunya kita berharap peserta yang hadir (Dinas dan Forum Anak-red) dalam kegiatan ini akan lebih memahami apa peran mereka sebagai duafe (pelopor dan pelapor-red) khususnya Forum Anak dan juga peran orang-orang dewasa dalam proses pengasuhan keluarga yang berbasis hak anak, karena masih banyak kejadian dimana anak-anak tidak diasuh dengan berbasis hak anak,” jelas Muhamad Soleh.

Kementrian P3A RI berharap bahwa melalui kegiatan ini, semakin banyak orang-orang dewasa yang memahami tentang perlunya pengasuhan yang berspektif hak anak.

“Bahwa anak adalah seseorang yang harus dipenuhi hak-haknya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal karena anak-anak kita inilah yang akan melanjutkan estafet dalam memimpin sebuah negara ataupun daerah. Termasuk juga peran duafe dan pelopor sangat penting agar bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Harus berani mengatakan tidak, harus berani mamahami apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan sehingga anak-anak lainpun akan memahami betapa pentingnya menjadi Pelopor dan Pelapor,” tutup Muhamad Soleh.(rn)