Kendari, OborSejahtera.com – Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah(JPKP) Kota Kendari menyoroti kenaikan harga gas elpiji 3 KG di kota Kendari.
Hal ini disampaikan ketua JPKP Kota Kendari Zulfiana Azis, S.Si dalam wawancara dengan awak media, Senin 30/10/2023 di kafe sunday dessert Jalan Syekh Yusuf Kota Kendari.
Dalam keterangannya, Zulfiana Azis mengapresiasi kinerja Pertamina dan Ketua Hiswana Migas yang menjamin ketersediaan stok gas elpiji 3 Kg, namun sayangnya ketersediaan gas tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan pada jalur distribusi untuk disalurkan kepada konsumen tepat sasaran.
Seperti kita ketahui, gas elpiji 3 Kg merupakan program subsidi pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2007 dan Perpres No.38 Tahun 2019, LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Sedangkan untuk pendistribusiannya diatur Keputusan Menteri ESDM No.37.K/MG.O1/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian LPG Tertentu Tepat Sasaran.
“Karena ini program subsidi pemerintah yang penggunaannya wajib tepat sasaran maka sebaiknya dalam pengawasan pendistribusian harus melibatkan Pemerintah setempat dalam hal ini Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai perpanjangan tangan pemerintah di masyarakat,” kata Zulfiana.
Lanjutnya, RT lebih paham mengenai warganya sehingga RT dapat bekerjasama dengan babinsa/bhabinkamtibmas untuk mengawasi jalur distribusi guna tepat sasaran. Dimana ketika agen mengantar gas elpiji di pangkalan harus disaksikan langsung RT setempat sehingga ketahuan berapa stoknya yang masuk dan RT dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwa sudah ada gas elpiji yang masuk. Hal ini sesuai juga program pemerintah untuk mendata penggunaan berbasis KTP yang akan dimulai Januari 2024.
Hal ini senada dengan Suhardi yang juga wakil ketua JPKP Kota Kendari mengatakan, “Jangan ada lagi gas elpiji diantar di pangkalan tengah malam tanpa sepengetahuan warga dan RT setempat, dimana malam diantar besok paginya sudah habis. entah oknum siapa yang membeli gas di tengah malam hari,” terang Suhardi yang juga Ketua DPW Media Online Indonesia(MOI) SULTRA.
Pemerintah diminta untuk mengkaji dan mendata ulang pangkalan gas yang aktif dan tidak aktif, serta pangkalan gas yang benar-benar yang dikelola warga setempat, agar penggunaan gas elpiji 3 KG tepat sasaran.
JPKP Kota Kendari bersama pengurus akan menginvestigasi langsung ke lapangan terkait penyebab kenaikan gas elpiji 3 Kg di kota Kendari. Hal ini sebagai bahan masukkan dan untuk dilaporkan kepada Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko selaku Ketua Dewan Pembina JPKP dan KETUM JPKP Maret Samuel Sueken untuk ditindak lanjuti sebagai langkah-langkah strategi pendistribusian gas elpiji tepat sasaran guna menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut.(*rn)
