Muna, OborSejahtera.com -Dana Alokasi Khusus ( DAK) dan Reguler Kabupaten Muna yang akan segera berjalan harus dalam pengawasan ketat dari berbagai kalangan. Demikian disampaikan La Ode Muh Ryfains, Pelaksana Harian Bupati (Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Kabupaten Muna.
“Pengawasan terhadap penggunaan DAK dan reguler Kabupaten Muna itu bukan tanpa sebab dan alasan logis. Melainkan itu sebuah perhatian yang mesti di lakukan oleh berbagai pihak agar DAK dan reguler tersebut bisa di manfaatkan sebagaimana mestinya, yakni untuk membantu daerah dalam menopang kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta ikut mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional,”jelas Ryfains.
Ryfains menambahkan, pengawasan tersebut juga patut di laksanakan demi mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh mafia-mafia kecil, baik di lintas pejabat berwenang maupun oknum lainya yang ada di Kabupaten Muna.
“Apalagi Kabupaten Muna akhir-akhir ini terseret namanya dalam masalah terkait dugaan pemberian suap pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri tahun 2021-2022,”jelasnya.
Tentu saja, kata dia, berangkat dari kejadian pahit itu menjadi orientasi agar semua pihak harus ikut memastikan penggunaan berbagai anggaran daerah, sehingga potensi terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan berbagai anggaran daerah tidak lagi terjadi.
“Olehnya itu, DPD LSM LIRa Kabupaten Muna sebagai agen of social kontrol, mitra pemerintahan dalam pembagunan, juga sebagai organisasi penggiat anti korupsi terus mendorong terciptanya transparansi pengelolaan anggaran demi memastikan penggunaan anggaran DAK dan Reguler khususnya di Kabupaten Muna tepat sasaran,”tegasnya.
Pengawasan DAK Diknas dan Reguler, kata Ryfains penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan pembangunan kesejahterahaan rakyat, demi terwujudnya tata kelola anggaran yang semakin baik, akuntabel dan transparan.
“Intinya, kami dari keluarga besar DPD LSM LIRa Kabupaten Muna akan selalu pro pemerintah, namun tetap kritis, profesional, independen dan konstruktif,”tegasnya.(Adhar)
