DP3APPKB Sultra Selenggarakan Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

Kendari, OborSejahtera.com – Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan kegiatan “Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2026.” berlangsung selama 2 hari, Selasa-Rabu (14-15/7/2026), di hotel Fortune Kendari, Prov. Sultra.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dr. Muhammad Rajulan, ST, M.Si. Kegiatan diikuti oleh 40 orang peserta yang merupakan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas pejabat perencana, pejabat yang menangani program, serta pejabat yang memiliki tugas dalam implementasi Pengarusutamaan Gender di masing-masing perangkat daerah.

Mengawali sambutannya, Kadis Muhammad Rajulan mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan daerah.

“Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan Pengarusutamaan Gender, mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah, memperkuat koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan PUG serta mendukung peningkatan kualitas pembangunan yang responsif gender di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Kadis Muhammad Rajulan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3APPKB, sekaligus ketua panitia penyelenggara kegiatan, Nurhajati, SE, M.Si mengungkapkan tema kegiatan adalah “Revitalisasi Pengarusutamaan Gender melalui Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.”

“Tema ini dipilih sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah melalui penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengintegrasikan analisis gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Analysis  Budget (GAB) serta melaksanakan Bimtek TOT Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG), sehingga setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil, setara, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat,” terang Nurhajati.

Untuk memperkaya wawasan dan memberikan penguatan substansi kepada peserta, selain narasumber dari Kadis DP3APPKB Sultra yang membawakan materi Kebijakan PUG dan PPRG, panitia juga menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang Pengarusutamaan Gender yaitu, Asisten Deputi PUG Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III Kementerian PPA, Dewa Ayu Laksmiadi J, yang menyampaikan materi Revitalisasi PPRG secara zoom meeting.

Narasumber selanjutnya, Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang sekaligus sebagai Ketua Tim Fasilitator, Dr. Indra Kertati, M. Si menyampaikan materi selama dua hari mengenai strategi implementasi Pengarusutamaan Gender, penguatan kelembagaan PUG, serta pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

“Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender, sehingga mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Nurhajati.

Harapan lain dari ketua panitia, Nurhajati adalah semoga kegiatan ini dapat memperkuat komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki.(rn)