Raha, OborSejahtera.com – Pemerintah Desa dihimbau menggunakan Bantuan Lansung Tunai (BLT) dan Dana Desa (DD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna, Muhammad Nasir Ido, S.T, saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu, (24/11/2021)
“Tidak bisa nafikkan, sekarang ada uang miliaran rupiah sampai ke desa dan itu tentu menjadi ujian bagi para kepala desa. Kalau mereka mampu melaksanakan tugasnya, maka selamatlah dia. Tapi kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, sudah menjadi tugas pemerintah desa untuk mengamankan uang negara (dana desa), karena memang tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan ini, agar masyarakat dapat menerima kemaslahatannya secara langsung dan murni tanpa ada potongan sedikitpun.
“Bila dana desa yang diterima masyarakat masih juga dipotong dari jumlah yang telah ditetapkan, maka itu disebut korupsi. Olehnya itu harapan pemerintah, program yang sudah terpola agar dikerjakan sesuai dengan tujuannya, untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Menyinggung soal konflik yang kerap terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat, Muhammad Nasir Ido yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muna itu mengatakan, situasi di masing-masing wilayah berbeda-beda tergantung karakteristik masyarakat serta psikologi pimpinannya.
“Kalau kepala desanya sebagai pemimpin desa mampu mengejewantahkan keinginan masyarakat, saya kira tidak ada juga masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau pimpinan desa bekerja tidak sesuai dengan harapan masyarakat, otomatis masyarakat tidak akan tinggal diam. Apalagi kalau kepala desa mau memperkaya diri sendiri, itu pasti dilawan rame-rame oleh rakyat,” jelasnya.(Pitra Sawal)
