Muna, OborSejahtera.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Firman Saleh sangat menyayangkan pernyataan Komunitas Pemerhati Sosial dan Lingkungan (KPSL) pada media beberapa waktu lalu terkait aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan feri tondasi.
Mengingat pelabuhan merupakan salah satu sektor yang mampu mendongkrak daya saing dan mendorong pertumbuhan perekonomian, maka perlu adanya upaya atau langkah-langkah yang dilakukan, guna meningkatkan pelayanan efektif dan efisien. Diantaranya, melakukan pembenahan dan penambahan infrastruktur pelabuhan.
“Memang benar adanya, bahwa aktifitas bongkar muat di pelabuhan feri tondasi. Hal itu di lakukan karena bicara efesiensi distribusi barang dan saat ini kabupaten Muna Barat belum memiliki pelabuhan yang layak untuk digunakan sebagai aktifitas bongkar barang. Dan hal yang perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang melakukan bangkar barang sudah mendapatkan izin dari pihak pemerintah, hal itu karena bersifat kondisional,” ungkap Firman Saleh pada media ini Kamis (16/05/2024).
Ia mengatakan, jika saja aktifitas dilakukan di pelabuhan Raha, hal ini akan mempengaruhi harga barang karena biaya distribusi yang cukup tinggi dan akan mempengaruhi perputaran ekonomi di Muna Barat.
“Untuk itu kami mengutuk keras gerakan dan peryataan yang di lakukan pihak KPSL di beberapa media online tersebut. Justru kami sangat mengapresiasi kebijakan pimpinan Kepala UPT Pelabuhan Tondasi yang memberikan izin kepada masyarakat Muna Barat untuk memanfaatkan fasilitas pelabuhan feri tondasi sebagai alternatif melakukan bongkar muat,” katanya.
“Seharusnya pihak Komunitas Pemerhati Sosial dan Lingkungan (KPSL) mendesak pemerintah agar segera mengadakan pelabuhan rakyat yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Muna Barat dalam hal bongkar muat barang, jika hal itu terjadi bukankah juga akan meningkatkan pendapatan daerah ?,” lanjut Firman.
Firman juga mengatakan, mendesak pemerintah agar mencopot kepala UPT penyebrangan feri tondasi bukanlah pilihan yang bijak. Lagi pula kapal feri tondasi hanya beroperasi di hari selasa dan jumat, tidak selalu beroperasi tiap hari, hal inilah yang menjadi ruang alternatif masyarakat kabupaten Muna Barat melakukan aktivitas bongkar muat.
Sebagaimana diatur dalam UU, Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 152 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, pasal 6, izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Memiliki surat rekomendasi atau pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaraan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.
“Merujuk pada UU tersebut, aktifitas bongkar muat di pelabuhan tidak menjadi soal. Ya memang betul selama barang itu tidak ada aturan yang tidak tertulis maka tidak ada hal yang bisa melarang karena pada dasarnya hal yang tidak memiliki aturan masih bisa diperbolehkan,” jelas Firman.
Firman menyampaikan, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan dan mengunjungi KUPTD Tondasi juga Dinas Perhubungan Provinsi Sultra beberapa hari ke depan.
“Sebagai aksi lanjutan, kami dari HMI cabang Raha akan mengunjugi KUPTD Tondasi dan Dinas Perhubungan Provinsi untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Dishub provinsi Sultra terkait pemberian izin bongkar muat di pelabuhan tondasi, karena ini seirama dengan konsep nawacita Presiden Joko Widodo, memperpendek jarak distribusi barang,” pungkasnya.
Sebelumnya terbit dia media online tentang pernyataan KPSL terkait aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan feri tondasi beberapa waktu lalu.
Dalam berita tersebut, KPSL menduga terjadi aktivitas bongkar ilegal di pelabuhan Tondasi dan meminta PJ Gubernur Sultra untuk mengevaluasi Kadis Perhubungan dan mencopot kepala UPT.
Reporter: La Ode Toni
Editor: Husni
