DAERAH

Implementasikan Garbarata, Ali Mazi Masuk Nominasi Gubernur Terbaik Kategori Best Governor for Empowerment and Education


Jakarta, OborSejahtera.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH bersama pasangan, Dr. H. Lukman Abunawas, SH., MH., M.Si terus memaksimalkan pelaksanaan pembangunan pada periode kedua kepemimpinannya melalui konsistensi Gerakan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan atau Kepulauan (Garbarata), yang dilaksanakan di Provinsi Sultra hingga diperjuangkan ke tingkat nasional.

Atas konsistensi tersebut, Gubernur Ali Mazi menjadi salah satu People of the Year 2021, nominasi Gubernur terbaik kategori best governor for empowerment and education, yang penjaringannya dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh tujuh dewan juri yang terdiri dari tiga profesor dan empat praktisi, pada Minggu (31/10/2021).

Para dewan juri tersebut yakni Ketua Dewan Juri yang juga Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV Arief Suditomo, CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata, Guru Besar FISIP UI Prof. Dr. Eko Prasojo, Rektor IPB Bogor Prof. Dr. Arif Satria, Epidemiolog UGM Yogyakarta Prof. Dr. dr. Hari Kusnanto, dan Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani.

Pemimpin Redaksi Metro TV, Arief Suditomo menerangkan, untuk lebih menajamkan hasil keputusan dewan juri, maka dilakukan wawancara secara langsung dengan Gubernur Sultra H Ali Mazi bersama ketujuh dewan juri, yang dilakukan secara daring.

Dalam wawancara secara langsung tersebut, para dewan juri yang diketuai oleh Presiden Direktur Metro TV, Don Bosco Selamun, mengungkapkan kekaguman serta memuji Program Garbarata melalui lima pilarnya, dimana salah satunya terdapat pilar Sultra Cerdas yang diimplementasikan melalui program pemberdayaan serta pendidikan, utamanya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sementara itu, Gubernur Ali Mazi menjelaskan, saat ini Pemprov Sultra memiliki program prioritas pembangunan Sultra Tahun 2018-2023, yakni terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat melalui Gerakan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan atau Kepulauan (Garbarata).

“Implementasi GARBARATA ditopang lima pilar, yakni pilar Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Berbudaya dan Beriman, serta pilar kelima yaitu Sultra Produktif. Hal ini bukan hanya slogan semata, melainkan secara bertahap dan konsisten dilaksanakan, baik secara teknis di tingkatan Provinsi Sultra hingga ke pusat melalui optimalisasi kehadiran negara dalam desain hukum berupa UU Tentang Daerah Kepulauan,” ucap orang nomor satu di Provinsi Sultra ini.

Ali Mazi melanjutkan, di Sultra terdapat dua komponen penting untuk dikelola, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) olehnya dibutuhkan peningkatan SDM serta pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA itu sendiri.

“Untuk peningkatan SDM maupun pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA dibutuhkan perhatian pemerintah pusat serta anggaran daerah yang memadai. Secara teknis kita meletakan dasar pondasi untuk mendukung itu semua, yakni melalui tiga mega proyek unggulan pembangunan infrasturktur daerah yakni Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa, pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Bertaraf Internasional, serta Pembangunan Perpustakaan Modern Sultra Bertaraf Internasional. Pada tiga mega proyek ini, terselubung upaya pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan daerah, hingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” terang Ali Mazi.

Terkait wawancara people of the year 2021, nominasi Gubernur terbaik kategori best governor for empowerment and education, Ali Mazi juga menjelaskan tentang inovasi dalam bidang pendidikan yang dihasilkan selama setahun terakhir di Sultra pada masa Covid-19 tahun 2020, berupa program Sultra Cerdas berbentuk kegiatan fisik.

Sejumlah kegiatan fisik tersebut, diantaranya membangun infrastruktur pendidikan berupa sekolah baru SMA dan SMK Maritim, penambahan ruang kegiatan belajar, laboratorium beserta sarana dan prasarana pendukung, gedung perpustakaan modern Sultra bertaraf internasional setinggi 7 lantai, yang mengedepankan tujuan edukasi dan rekreasi.

Selanjutnya, masih Ali Mazi, menyiapkan sarana pendukung pendirian Institut Teknologi Kelautan Buton (ITK-Buton), dukungan penuh atas rencana pendirian Politeknik Industri di Morosi Kabupaten Konawe, dan hibah lahan kepada BLK Kendari seluas 4,584 hektare, untuk pendirian Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional Sultra.

“Adapun Sultra Cerdas non-fisik, diantaranya bantuan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB yang tidak mampu sebesar 1 juta rupiah per siswa. Kemudian beasiswa pendidikan bagi siswa, mahasiswa Diploma, S1, S2, S3, dan profesi guru. Diberikan juga insentif untuk Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (GTTBPNS) Rp 400.000 per orang setiap bulannya. Terdapat juga bantuan kepada operator sekolah senilai Rp 800.000 per orang,” jelasnya.

Gubernur Sultra melanjutkan, untuk Program Sultra Cerdas dalam mendukung upaya penanggulangan Pandemi Covid-19, Pemprov Sultra menyiapkan sarpras sesuai protokol area institusi pendidikan seperti air bersih, sarana cuti tangan sebanyak 1000 tandon, pembagian sejuta masker dan hand sanitizer untuk mendukung PTM atas izin orang tua siswa. Serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi remaja yakni pelajar atau siswa serta guru SMA, SMK, maupun SLB.

Ali Mazi mengakui, kebijakan pembangunan non fisik telah meningkatkan harapan sekolah anak-anak Sultra, peningkatan kualitas SDM Sultra, membangun semangat dan motivasi kerja tenaga pendidik dan operator sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga turut mendorong pelaksanaan proses belajar mengajar yang lebih aktif.

Salah satu melihat dampak keberhasilan kebijakan pendidikan di Sultra yakni melalui IPM pada tahun 2020 sebesar 71,45 poin, melebihi target RPJMD sebesar 70,60 poin. Peningkatan ini terjadi dengan pertumbuhan rata-rata 0,80 persen. Capaian IPM Sultra 3 tahun yakni 2018-2020 yaitu Tahun 2018 : 70,61 poin, Tahun 2019 : 71,20 poin, Tahun 2020 : 71,45 poin. Jika pada periode 2012 – 2017 pembangunan manusia Sultra telah berstatus ”sedang”, maka pada tahun 2018-2020 pembangunan manusia Sultra telah bersatus ”tinggi”.

Adapun dampak kebijakan pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 pengadaan sarana prasarana protokol kesehatan dalam rangka pendukung kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa pandemi, yakni telah menjadi inspirasi dan diikuti oleh satuan pendidikan dasar dan menengah (SD hingga SMP) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota, sehingga dengan adanya sarana dan prasarana telah berdampak baik, tepatnya tidak ada klaster penyebaran covid di klaster satuan pendidikan, baik SMA, SMK, serta SD dan SMP.

“Alhamdulillah, keseluruhan Program Sultra Cerdas, secara berkesinambungan terus dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut, mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 meskipun dalam masa pandemi, dan inovasi di bidang pendidikan tersebut, juga dilaksanakan oleh tingkatan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kewenangan dari kabupaten dan kota,” katanya lagi.

Meskipun demikian, Gubernur Sultra tidak menampik adanya hambatan dan tantangan mulai dari kondisi geografis wilayah, sebagai provinsi kepulauan yang tediri dari daratan dan pulau-pulau. Adanya rentang kendali karena jarak antara pulau dan kondisi cuaca pada musim-musim tertentu di setiap tahun, sehingga tidak memungkinkan pemberian akses layanan pendidikan secara maksimal.

Tantangan lainnya adalah ketersediaan tenaga pendidik yang masih sangat terbatas, khsusunya pada daerah terpencil di wilayah kepulauan. Termasuk ketersediaan tenaga listrik dan sarana telekomunikasi, yang masih terbatas di wilayah pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Adanya realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dalam percepatan penanganan dampak Covid-19, turut mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan daerah di bidang pendidikan dimasa pandemi.

“Terhadap persoalan pelayanan pendidikan, khususnya di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir tersebut, dibutuhkan optimalisasi kehadiran negara dalam desain hukum berupa undang-undang tentang daerah kepulauan, yang memberikan kewenangan dan alokasi anggaran yang optimal, sehingga pemerataan pembangunan terutama pelayanan pendidikan yang memadai dapat menjangkau semua masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Olehnya, kita tidak boleh berhenti berjuang dan berbuat demi kepentingan rakyat melalui kesempatan kepemimpinan yang diamanatkan tuhan kepada kita,” harap Ali Mazi.(*ema)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Close